Hari Kartini di Sumut: Bobby Nasution Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan di Jabatan Strategis

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya keselarasan peran perempuan di lingkungan rumah tangga dan ruang publik. Menurutnya, perempuan tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan antara keluarga dan karier, melainkan perlu mendapat dukungan agar mampu menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang.

Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka seminar bertajuk "Saatnya Perempuan Bicara" dalam rangka peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Rudy Brando Hutabarat, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, serta berbagai komunitas perempuan.

Baca Juga:

• Usai Komentarnya Viral Soal Komunitas Lari di Teladan, Kini Bobby Bela Banban

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PPPA yang sebelumnya juga meninjau lokasi pengungsian korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Sumut menjadi motivasi bagi berbagai pihak, termasuk perempuan yang berperan penting dalam pembangunan daerah.

"Selamat datang dan membersamai kegiatan kami di Sumut dalam memperingati Hari Kartini. Kami tidak menyangka ternyata respons Ibu Menteri sangat luar biasa kepada kami," ujar Bobby.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik, khususnya pada posisi strategis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.

"Seperti di lembaga legislatif, masih ada kabupaten/kota yang bahkan tidak ada anggota dewannya perempuan. Walaupun di DPRD Sumut itu ketuanya adalah perempuan, tetapi komposisinya secara umum masih kecil," katanya.

Menurut Bobby, peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik menjadi penting mengingat jumlah perempuan di Sumut mencapai hampir setengah dari total populasi. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah penduduk Sumut saat ini mencapai 15,7 juta jiwa, dengan perempuan sebanyak 7,8 juta jiwa atau sekitar 49 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,8 juta perempuan berada pada usia produktif.

"Jumlah penduduk Sumatera Utara ada 15,7 juta jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 7,8 juta jiwa atau 49 persen. Dari jumlah itu, 5,8 juta berada dalam usia produktif. Ini yang akan menjadi penerus kepemimpinan di Sumut," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini hanya Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan. Meski demikian, beberapa daerah telah memiliki wakil kepala daerah perempuan yang dinilai dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan representasi perempuan dalam pemerintahan.

Melalui seminar dan berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan, Bobby berharap lahir lebih banyak pemimpin perempuan dari Sumut yang mampu berkiprah hingga tingkat nasional.

"Makanya saya menekankan agar keterlibatan perempuan di ruang publik dan rumah tangga masih banyak yang belum selaras, dan seakan ada pembatas antara kedua peran tersebut. Ini yang perlu kita pecahkan, dan tidak perlu takut. Sehingga seorang perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga, sekaligus beraktivitas di ruang publik," tegasnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, dengan jumlah korban mencapai 37.372 orang. Dari angka tersebut, lebih dari 30 ribu korban merupakan perempuan.

"Angka ini naik cukup signifikan, tetapi ini sebagai pertanda bahwa sosialisasi kita kepada perempuan untuk berani bicara ketika mengalami kekerasan mulai membuahkan hasil. Namun, ini tidak bisa dianggap enteng," kata Arifatul.

Menurutnya, meningkatnya jumlah laporan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan korban. Seminar seperti yang digelar di Sumut dinilai menjadi salah satu sarana edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah kekerasan.

"Forum seperti seminar ini menjadi salah satu upaya pencegahan, dengan mengajak masyarakat memperkuat diri dari potensi kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapannya, generasi mendatang semakin sadar pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan," pungkasnya.(**)