JELAJAHNEWS.ID - Komentar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sempat viral soal aktivitas komunitas lari di Stadion Teladan yang disiapkan untuk Piala AFF 2026. Namun, kini Bobby balik gagang membela para komunitas lari Banban Runing Club.
"Tidak 100 persen salah komunitas lari. Kalau boleh antusiasme olahraga, komunitas lari atau sepakbola jangan jadi permusuhan. Jangan perang lagi di media sosial, karena tidak 100 persen salah komunitas lari. Karena memang ada undangan dari panitia lokal," kata Bobby tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud panitia lokal usai meninjau Teladan bersama Wali Kota Medan Rico Waas dan Tim PSSI, Sabtu (30/5/2026).
Kata Bobby, niat para komunitas lari hanya sekedar mengupdate kondisi Stadion Taladan. Dan sesuai namanya, para anggota lari hanya lari-lari kecil di atas rumput Stadion Teladan.
Baca Juga:"Tidak 100 persen salah, walah ada salahnya. Kami juga sudah tahu orangnya. Kita minta panitia lokal akan beri sanksi.
Sikap Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution ini plin plan karena berubah dari awal yang terkesan tendensius. Awalnya Bobby turut merespons viralnya video sebuah komunitas lari yang menggunakan area Stadion Teladan Medan sebelum stadion tersebut resmi dibuka untuk umum.
Melalui kolom komentar di media sosial, Bobby Nasution menuliskan respons singkat yang langsung menjadi perhatian warganet.
"Wow, ampun sekali lihatnya ?," tulis Bobby Nasution di salah satu unggahan terkait polemik tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum