Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,3 ton untuk perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026. Penyerahan bantuan tersebut diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (26/5/2026).
Bantuan sapi kurban dari Presiden RI itu merupakan bagian dari program tahunan pemerintah pusat yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat menjelang Iduladha.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Presiden RI kembali menyalurkan bantuan sapi kurban kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Iduladha tahun ini.
Baca Juga:"Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka Iduladha 1447 H tahun 2026 ini, Bapak Presiden menyampaikan amanah berupa bantuan kemasyarakatan sejumlah sapi kurban untuk dibagikan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Juri Ardiantoro.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menyalurkan sebanyak 598 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah Indonesia. Seluruh sapi yang diberikan telah memenuhi standar kesehatan dan ketentuan syariat Islam.
Menurut Juri, bobot sapi bantuan Presiden ditetapkan berkisar antara 800 kilogram hingga 1,3 ton, dengan usia minimal dua tahun. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk memastikan hewan kurban layak disembelih dan memenuhi syarat ibadah kurban.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan khusus bagi 46 kabupaten/kota yang tidak memiliki stok sapi lokal dengan bobot minimal 800 kilogram. Sebagai solusi, daerah-daerah tersebut akan menerima dua ekor sapi kurban.
"Karena di 46 daerah tersebut tidak ada sapi dengan bobot di atas 800 kilogram, maka sebagai gantinya Pak Presiden memberikan dua ekor sapi di setiap kabupaten/kota tersebut. Mohon diterima dengan baik oleh masyarakat," katanya.
Dalam proses penyediaan hewan kurban, Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan seluruh sapi telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat dan bebas dari penyakit hewan menular.
Program bantuan kemasyarakatan Presiden tersebut juga melibatkan sedikitnya 525 peternak lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Keterlibatan peternak lokal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan nasional.
Juri turut meminta seluruh kepala daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar mengawal proses distribusi dan penyembelihan hewan kurban hingga penyaluran daging kepada masyarakat berjalan tertib dan tepat sasaran.
"Kami berterima kasih kepada bapak dan ibu kepala daerah yang akan membantu mendistribusikan, memantau, dan mengawal proses pemotongan ini hingga berjalan dengan baik di daerah masing-masing," ucapnya.
Prosesi penyerahan bantuan sapi kurban tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti secara serentak oleh gubernur, bupati, serta wali kota dari seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa