Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,3 ton untuk perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026. Penyerahan bantuan tersebut diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (26/5/2026).
Bantuan sapi kurban dari Presiden RI itu merupakan bagian dari program tahunan pemerintah pusat yang disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat menjelang Iduladha.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Presiden RI kembali menyalurkan bantuan sapi kurban kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Iduladha tahun ini.
Baca Juga:"Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka Iduladha 1447 H tahun 2026 ini, Bapak Presiden menyampaikan amanah berupa bantuan kemasyarakatan sejumlah sapi kurban untuk dibagikan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Juri Ardiantoro.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menyalurkan sebanyak 598 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah Indonesia. Seluruh sapi yang diberikan telah memenuhi standar kesehatan dan ketentuan syariat Islam.
Menurut Juri, bobot sapi bantuan Presiden ditetapkan berkisar antara 800 kilogram hingga 1,3 ton, dengan usia minimal dua tahun. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk memastikan hewan kurban layak disembelih dan memenuhi syarat ibadah kurban.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan khusus bagi 46 kabupaten/kota yang tidak memiliki stok sapi lokal dengan bobot minimal 800 kilogram. Sebagai solusi, daerah-daerah tersebut akan menerima dua ekor sapi kurban.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi