Laba BTN Tumbuh 22,6 Persen Kuartal I 2026, Didukung Transformasi dan Pembiayaan Perumahan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut), Rizal Hasibuan, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (28/1/2026).
"Pagu indikatif terhadap rencana pembangunan infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun," ujar Rizal.
Baca Juga:Rizal menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai program prioritas. Untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kebinamargaan atau pembangunan jalan dan jembatan, Pemprov Sumut menganggarkan dana sebesar Rp690 miliar. Sementara itu, Proyek Strategis Daerah (PSD) bidang kebinamargaan mendapatkan alokasi Rp356 miliar.
Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp258 miliar untuk PHTC dan Rp57 miliar untuk PSD. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung pengendalian banjir, perbaikan irigasi, serta pengelolaan air yang berkelanjutan.
Rizal menambahkan, kebijakan pembangunan tersebut sejalan dengan program unggulan Gubernur Sumut Bobby Nasution, yakni Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), yang menekankan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga mengalokasikan dana khusus untuk penanganan pascabencana. Pada bidang kebinamargaan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp151 miliar, sedangkan untuk bidang sumber daya air dialokasikan Rp59 miliar. Dana ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Tak hanya itu, Dinas PUPR Sumut turut menganggarkan Rp46 miliar untuk pengadaan alat berat. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap keterbatasan peralatan yang sempat terjadi saat penanganan darurat bencana pada tahun 2025.
"Saat tanggap darurat bencana tahun lalu, kami agak keteteran dalam hal ketersediaan dan distribusi alat berat," kata Rizal.
Dengan alokasi anggaran tersebut, Pemprov Sumut berharap pembangunan infrastruktur tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, memperkuat konektivitas wilayah, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik