JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut), Rizal Hasibuan, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (28/1/2026).
"Pagu indikatif terhadap rencana pembangunan infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun," ujar Rizal.
Baca Juga:Rizal menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai program prioritas. Untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kebinamargaan atau pembangunan jalan dan jembatan, Pemprov Sumut menganggarkan dana sebesar Rp690 miliar. Sementara itu, Proyek Strategis Daerah (PSD) bidang kebinamargaan mendapatkan alokasi Rp356 miliar.
Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp258 miliar untuk PHTC dan Rp57 miliar untuk PSD. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung pengendalian banjir, perbaikan irigasi, serta pengelolaan air yang berkelanjutan.
Rizal menambahkan, kebijakan pembangunan tersebut sejalan dengan program unggulan Gubernur Sumut Bobby Nasution, yakni Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), yang menekankan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga mengalokasikan dana khusus untuk penanganan pascabencana. Pada bidang kebinamargaan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp151 miliar, sedangkan untuk bidang sumber daya air dialokasikan Rp59 miliar. Dana ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik