Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data akurat yang akan digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran sesuai kondisi nyata di lapangan.
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.
"Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya," kata Muhammad Nur Purnamasidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga:Menurutnya, kualitas data yang diperoleh dari survei ekonomi nasional akan sangat menentukan ketepatan program pemerintah, terutama dalam mengidentifikasi sektor usaha yang mengalami penurunan maupun sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Ia menjelaskan, melalui data tersebut pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk pihak-pihak yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pembiayaan, pendampingan usaha, maupun pengembangan kapasitas usaha.
"Kalau datanya lengkap dan akurat, pemerintah bisa melihat sektor mana yang perlu didorong, mana yang sedang melemah, dan siapa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nur juga menyampaikan apresiasinya terhadap kemampuan BPS dalam mengelola data statistik nasional. Ia menilai lembaga tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis kebijakan.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi