Menurut dia, keberadaan tenaga statistik yang profesional menjadi modal penting untuk menjaga kredibilitas data nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap data yang cepat dan akurat.
Meski demikian, Komisi X DPR RI tetap mendorong BPS untuk terus meningkatkan kualitas metodologi survei agar hasil yang diperoleh semakin presisi dan relevan dengan perkembangan ekonomi masyarakat.
Ia menyarankan agar BPS memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan metode survei dan pengolahan data statistik nasional.
"Kolaborasi penting supaya metodologi survei terus berkembang dan hasil datanya semakin valid," katanya.
Muhammad Nur berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap survei yang dilakukan BPS. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi publik, lanjut dia, juga menjadi kunci dalam menciptakan basis data nasional yang kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang di berbagai sektor ekonomi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik