DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah melindungi kesehatan generasi muda, sekaligus menutup celah penyalahgunaan narkotika.
Pernyataan tersebut disampaikan Yahya menyusul meningkatnya tren penggunaan vape di kalangan anak muda yang dinilai telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup berisiko. Selain aspek kesehatan, kekhawatiran juga muncul terkait temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai penyalahgunaan cairan vape sebagai media konsumsi narkotika.
"Usulan pelarangan vape cukup masuk akal karena dapat mengurangi gaya hidup tidak sehat, khususnya di kalangan anak muda," ujar Yahya, di Jakarta,dikutip, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga:Yahya menjelaskan, hasil uji laboratorium BNN terhadap ratusan sampel cairan vape menunjukkan adanya kandungan zat terlarang seperti kanabinoid (cannabinoids), metamfetamina (methamphetamine), serta zat anestesi etomidate. Temuan tersebut dinilai memperkuat urgensi pengawasan terhadap peredaran produk vape di masyarakat.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar itu, setiap potensi penyalahgunaan narkoba harus diantisipasi sejak dini guna melindungi masa depan generasi muda.
"Setiap celah peredaran narkoba harus ditutup. Keselamatan generasi muda harus menjadi prioritas," tegasnya.
Di sisi lain, Yahya mengingatkan bahwa anggapan vape sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional perlu diluruskan. Ia menilai persepsi tersebut tidak sepenuhnya tepat, mengingat cairan vape dapat dimodifikasi dengan berbagai zat kimia berbahaya.
Berdasarkan sejumlah penelitian, lanjutnya, uap vape mengandung bahan kimia beracun, logam berat, serta senyawa berbahaya lain yang berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan. Risiko tersebut meliputi kerusakan paru-paru, gangguan jantung, hingga masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.
Ia juga menyoroti meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja yang dipengaruhi oleh citra gaya hidup modern serta kemudahan akses, termasuk melalui platform digital. Kondisi ini membuat kelompok usia muda menjadi lebih rentan terhadap dampak negatif penggunaan vape.
Lebih lanjut, Yahya menekankan bahwa kebijakan tidak cukup hanya berupa pelarangan, tetapi juga harus disertai penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kandungan produk inhalasi yang beredar.
Komisi IX DPR RI, kata dia, akan terus mengawal pembahasan regulasi terkait, termasuk dalam revisi undang-undang yang sedang berlangsung, guna memastikan perlindungan optimal bagi kesehatan masyarakat.
"Negara harus memastikan setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan yang ketat dan dapat diverifikasi, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh produk berisiko tinggi," ujar Yahya.(jn/**)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum