Gema Wahyu Ilahi di Balik Jeruji: WBP Lapas Bagansiapiapi Unjuk Kebolehan dalam Lomba Keagamaan
Suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, Selasa (3/3/2026), berubah khidmat saat rangkaian perlombaan keagamaan
Hukum
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mendukung rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) merevitalisasi lahan di kawasan bekas pasar di Delitua, Kab. Deliserdang melalui kerja sama (MoU) bersama pemerintah setempat.
Untuk itu semua persiapan perlu dilakukan, termasuk skema cipta kondisi dengan langkah yang humanis. Hal itu disampaikan Gubsu saat menerima kunjungan rombongan PT KAI Divisi Regional (Divre) I Sumut di kediaman pribadi Gubsu di Delitua, Kab. Deliserdang, Kamis (9/7/2020). Turut mendampingi Gubsu, Asisten Administrasi Pemerintahan, Arsyad Lubis, Asisten Pemkes Pemkab Deliserdang, Faisal serta pejabat pemerintahan setempat.
“Rencanakan dalam waktu yang terukur. Kepada camat, harus dibuat sosialisasi. Bentuk tim terpadu untuk cipta kondisi, termasuk mendata masyarakat (pedagang). Karena bisa saja ada yang mengambil kesempatan dan provokasi keadaan,” ujar Edy.
Setelah cipta kondisi, kata Edy, dilakukan pemisahan serta lokalisir agar masalah tidak meluas lagi. Karena meskipun lahan milik PT KAI, namun tetap saja kemungkinan adanya kendala akan selalu menjadi bagian dari proses seperti ini.
“Jangan sampai ada masalah lagi. Namun saya ingatkan, setiap mengambil langkah, lakukan dengan cara yang humanis. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyiapkan skema pemindahan pedagang pasar ke tempat yang baru. Begitu juga penempatan ke lokasi yang baru harus disiapkan dan transparan (adil),” tegas Edy.
Sementara, Vice President Divre I Sumut, Johannes Daniel Hutabarat mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan membangun kesepahaman (kerja sama) dengan Pemkab Deliserdang untuk merevitalisasi lahan PT KAI yang dijadikan lahan berjualan, dibuat menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Karena itu pihaknya meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Untuk Delitua ini kita mau ada MoU, karena ada program dari Bupati Deliserdang yang cukup bagus, membangun RTH. Jadi disana, status stasiunnya tetap ada. Sehingga jika ada reaktivasi jalur, itu sudah siap. Jadi Pemkab Deliserdang yang akan membuat RTH-nya,” sebut Daniel.
Untuk itu, kata Daniel, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu membahas MoU bersama Pemkab Deliserdang agar rencana tersebut bisa dijalankan dan stasiun lama milik PT KAI, kawasan sekitarnya bisa dijadikan seperti taman sebagai RTH. Sementara keberadaan pedagang, bisa dipindahkan ke tempat yang baru. (IP)
Suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, Selasa (3/3/2026), berubah khidmat saat rangkaian perlombaan keagamaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi membuka kegiatan pesantren kilat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Hukum
Kantor berita Iran, Tasnim News Agency dan Fars News Agency, melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal
Peristiwa
Kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menerbitkan surat edaran tentang penataan penjualan daging babi di seluruh wilayah
Hukum
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Bupati Rokan Hilir
Hukum
Dua kader PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan, Hasyim SE dan Wong Chun Sen Tarigan, menyampaikan pandangan berbeda terkait Surat Edaran (SE)
Politik
Aliansi massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan,Kamis (26/2/2026), menolak surat edaran Pemerintah Kota (Pemko)
Peristiwa
Produk minuman Rowbin Cafe yang dikelola warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi menerima sertifikat halal
Hukum
Surat edaran Wali Kota Medan yang melarang penjualan daging babi di bahu jalan menuai reaksi dari masyarakat. Pemerintah Kota (Pemko) Medan
Peristiwa
Komisi X DPR RI menyoroti dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brimob Polri hingga menyebabkan meninggalnya seorang siswa di Kota
Politik