Tender Meteran Air Rp20 Miliar, Perumda Tirtanadi Tegaskan Pemenang Ditentukan Sistem Pembobotan
Perumda Tirtanadi Sumatera Utara menegaskan pelaksanaan tender pengadaan meteran air senilai sekitar Rp20 miliar telah berjalan sesuai keten
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Surat edaran Wali Kota Medan yang melarang penjualan daging babi di bahu jalan menuai reaksi dari masyarakat. Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan tidak bermaksud melarang penjualan daging babi, melainkan menata lokasi penjualan dengan memusatkannya di dua pasar, yakni Pasar Sambu dan Pasar Petisah.
Menanggapi kebijakan tersebut, advokat Franz Harahap, SH, MH, menilai langkah Pemko Medan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang. Ia mempertanyakan alasan pembatasan lokasi penjualan yang dinilai tidak proporsional.
"Kalau memang tidak ada niat melarang, mari kita uji bersama. Di Kota Medan ada 53 pasar tradisional. Mengapa hanya dua pasar yang diizinkan menjual daging babi?" ujar Franz, Senin (24/2/2026).
Baca Juga:
Menurut Franz, komposisi penduduk Kota Medan sekitar 65 persen beragama Islam dan 35 persen non-Muslim yang mengkonsumsi daging babi. Dengan proporsi tersebut, ia menilai penyediaan hanya dua pasar tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
"Jika 35 persen masyarakat dapat mengkonsumsi daging babi, seharusnya dari 53 pasar tradisional ada sekitar 15 atau 16 pasar yang diperbolehkan menjual daging babi," katanya.
Franz juga menyinggung potensi pelanggaran prinsip persaingan usaha. Ia menyebut pembatasan lokasi penjualan dapat dikategorikan sebagai barrier to entry atau hambatan masuk pasar yang berpotensi menimbulkan monopoli atau oligopoli.
"Ini bisa disebut pembatasan pasar yang berpotensi menciptakan monopoli atau oligopoli. Kebijakan seperti ini harus dikaji ulang agar tidak merugikan pelaku usaha," tegasnya.
Franz alumni Fakultas Hukum USU ini menambahkan, selama ini sebagian pedagang berjualan di lokasi yang mereka upayakan sendiri, termasuk di bahu jalan, dan sebelumnya tidak dipersoalkan. Namun, kebijakan terbaru dinilai berdampak langsung pada kelangsungan usaha pedagang.
"Silakan tata bahu jalan agar tertib dan bersih. Tetapi pemerintah juga harus menyediakan lebih banyak pasar resmi untuk penjualan daging babi. Jangan sampai kebijakan ini mematikan usaha masyarakat," ujarnya.
Franz meminta Wali Kota Medan meninjau kembali dan mencabut surat edaran tersebut apabila terbukti menimbulkan ketimpangan. Ia menegaskan keadilan harus ditegakkan agar kebijakan penataan tidak berdampak pada hilangnya mata pencaharian warga.
"Kepala daerah adalah pemimpin seluruh warga tanpa terkecuali. Kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.Bapak Wali Kota harus adil, karena anda Wali Kota Medan, dan Wali Kota seluruh warga Medan," pungkasnya.
Pemko Medan sebelumnya menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan penataan kota. Namun, polemik yang muncul menunjukkan perlunya dialog lanjutan antara pemerintah dan para pedagang guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.(jai)
Perumda Tirtanadi Sumatera Utara menegaskan pelaksanaan tender pengadaan meteran air senilai sekitar Rp20 miliar telah berjalan sesuai keten
Ekonomi
Komisi IV DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan
Politik
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik