JELAJAHNEWS.ID -Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK. Menurutnya, penggunaan teknologi harus mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, bukan menggantikan tanggung jawab manusia sebagai pengambil keputusan.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar Sesi VIII Tahun 2026 bertema "Smart ASN: Kerja Cerdas dengan AI" yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut secara virtual melalui Zoom, di Ruang Rapat Sekda Sumut, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (26/5/2026).
Dalam sambutannya, Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sumut yang secara konsisten menghadirkan ruang belajar dan peningkatan kompetensi bagi ASN di tengah pesatnya transformasi digital birokrasi.
Baca Juga:Ia mengatakan, perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, mengelola data, hingga mengambil keputusan. Saat ini, AI telah menjadi bagian dari aktivitas kerja di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.
"Dalam konteks birokrasi modern, AI dapat membantu ASN meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mulai dari penyusunan dokumen, pengolahan informasi, analisis awal data, penyusunan bahan paparan, hingga mendukung pelayanan publik yang cepat dan responsif," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya, pemanfaatan AI juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu dipahami bersama, seperti potensi kebocoran data, kesalahan informasi, bias hasil analisis, pelanggaran hak cipta, hingga pengambilan keputusan yang tidak akuntabel.
Karena itu, ASN dituntut memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, integritas, serta tanggung jawab moral dan administratif dalam setiap penggunaan teknologi.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
