JELAJAHNEWS.ID -Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK. Menurutnya, penggunaan teknologi harus mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, bukan menggantikan tanggung jawab manusia sebagai pengambil keputusan.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar Sesi VIII Tahun 2026 bertema "Smart ASN: Kerja Cerdas dengan AI" yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut secara virtual melalui Zoom, di Ruang Rapat Sekda Sumut, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (26/5/2026).
Dalam sambutannya, Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sumut yang secara konsisten menghadirkan ruang belajar dan peningkatan kompetensi bagi ASN di tengah pesatnya transformasi digital birokrasi.
Baca Juga:Ia mengatakan, perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, mengelola data, hingga mengambil keputusan. Saat ini, AI telah menjadi bagian dari aktivitas kerja di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.
"Dalam konteks birokrasi modern, AI dapat membantu ASN meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mulai dari penyusunan dokumen, pengolahan informasi, analisis awal data, penyusunan bahan paparan, hingga mendukung pelayanan publik yang cepat dan responsif," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya, pemanfaatan AI juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu dipahami bersama, seperti potensi kebocoran data, kesalahan informasi, bias hasil analisis, pelanggaran hak cipta, hingga pengambilan keputusan yang tidak akuntabel.
Karena itu, ASN dituntut memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, integritas, serta tanggung jawab moral dan administratif dalam setiap penggunaan teknologi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah