JELAJAHNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya kasus dugaan keracunan makanan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.Ia menegaskan penanganan korban harus menjadi prioritas utama sebelum langkah evaluasi dilakukan.
"Tentu yang penting bagaimana mereka yang terindikasi keracunan MBG tersebut cepat ditangani tim medis, untuk upaya penyelamatan dan kesembuhannya dulu," ujar Abidin, di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga:Kasus dugaan keracunan ini melibatkan ratusan penerima manfaat program MBG. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah korban mencapai 566 orang, termasuk puluhan santri yang harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Abidin menilai, setelah penanganan korban, BGN perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah agar kejadian serupa tidak terulang.
"Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kasus keracunan MBG tidak terus terjadi. Sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab juga harus ditegakkan," tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, program MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah tidak hanya dinilai dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan.
"Keberhasilan program ini harus diukur dari kualitas dan keamanan pangan, bukan sekadar jumlah penerima manfaat," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, menyusul insiden tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya investigasi dan pencegahan risiko lanjutan.
Kasus ini bermula ketika puluhan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Sebanyak 35 santri dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu siang, sehingga total korban terus bertambah.
Abidin menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi BGN untuk memperkuat pengawasan di seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.
"Pengawasan harus diperketat di setiap tahapan agar keamanan pangan benar-benar terjamin," katanya.(**)
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga