JELAJAHNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya kasus dugaan keracunan makanan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.Ia menegaskan penanganan korban harus menjadi prioritas utama sebelum langkah evaluasi dilakukan.
"Tentu yang penting bagaimana mereka yang terindikasi keracunan MBG tersebut cepat ditangani tim medis, untuk upaya penyelamatan dan kesembuhannya dulu," ujar Abidin, di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga:Kasus dugaan keracunan ini melibatkan ratusan penerima manfaat program MBG. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah korban mencapai 566 orang, termasuk puluhan santri yang harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Abidin menilai, setelah penanganan korban, BGN perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah agar kejadian serupa tidak terulang.
"Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kasus keracunan MBG tidak terus terjadi. Sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab juga harus ditegakkan," tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, program MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah tidak hanya dinilai dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan.
"Keberhasilan program ini harus diukur dari kualitas dan keamanan pangan, bukan sekadar jumlah penerima manfaat," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, menyusul insiden tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya investigasi dan pencegahan risiko lanjutan.
Kasus ini bermula ketika puluhan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Sebanyak 35 santri dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu siang, sehingga total korban terus bertambah.
Abidin menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi BGN untuk memperkuat pengawasan di seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.
"Pengawasan harus diperketat di setiap tahapan agar keamanan pangan benar-benar terjamin," katanya.(**)
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
