DPR RI Serap Aspirasi Prolegnas 2027, Soroti Penyesuaian Status Jakarta Jadi DKJ
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Menurutnya, eskalasi kebakaran yang terus meluas membutuhkan penanganan secara terkoordinasi dengan mobilisasi sumber daya nasional secara maksimal.
Deddy menilai penanganan karhutla tidak dapat lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan anggaran serta kapasitas penanganan. Pemerintah pusat, kata dia, perlu segera mengambil langkah sistematis sebelum kondisi berkembang menjadi lebih sulit dikendalikan.
"Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali," kata Deddy, di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu mengatakan pemerintah pusat perlu mengoordinasikan seluruh sumber daya negara untuk merespons peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Deddy juga menyoroti kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, lembaga tersebut belum memiliki kapasitas fiskal atau dukungan pendanaan yang cukup untuk mengorkestrasi penanganan karhutla secara efektif dalam skala yang lebih luas.
"BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini," ujar politikus Fraksi PDI Perjuangan itu.
Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan. Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam menghadapi dampak dan tantangan yang ditimbulkan oleh karhutla.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik