MEDAN - Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor mengapresiasi sikap tegas Pemko Medan menutup operasional Hotel “O” di Jl Waru Sekip/Jl Sengon Kota Medan. Sebelumnya operasional Hotel kerap mengundang keresahan warga sekitar.
“Warga protes hotel O beroperasi ditengah covid 19. Saya selaku wakil rakyat sudah sering dijumpai warga. Maka pertemuan pun sudah kita fasilitasi,” ujar Antonius Tumanggor (foto) kepada wartawan, Sabtu (30/5/2020).
Dikatakan Antonius selaku Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan itu, pertemuan dihadiri Pemko Medan seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, Lurah, Kepling dan Koramil yang langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan.
Pada saat itu.warga sekitar sangat berterimakasih atas sikap Pemko Medan yang tanggap terhadap keluhan warga yang diperjuangkan anggota dewan Antonius Tumanggor. Aspirasi warga menuntut hotel O supaya ditutup karena menggangu kenyamanan.
Dalam pertemuan Jumat lalu, memang tanpa dihadiri pimpinan hotel, warga dengan tegas menolak pengoperasian hotel dan minta ditutup.
Selain Antonius Tumanggor juga bersama tokoh pemuda, Sekjen DPD IPK Sumut Nyak saat turun bersama pihak Dinas Pariwisata dan Satpol PP ke lokasi. Direncanakan Camat Medan Petisah akan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas PMPTSP, Dinas KP2TR untuk membicarakan penyelesaian masalah warga dengan pihak hotel.
Sementara itu dari pihak pariwisata yang diwakili Baginda Uno, Adriyanta Ginting dan Pardi.
Pada kesempatan itu, tuntutsn warga merasa tersahuti karena pihak Dinas Pariwisata dan Satpol PP menguatkan tuntutan penutupan aktivitas hotel sampai ada keputusan final dengan mengundang semua dinas teknis terkait.
Selain itu demi kenyamanan kondisi di sekitar Jalan Waru dan Jalan Sengon warga mengusulkan dibuatkan portal sehingga orang tidak leluasa lalu lalang terutama di malam hari.
Pada kesempatan itu, Antonius Tumanggor berharap agar warga tetap menjaga kondusifitas menunggu koordinasi dengan dinas teknis terkait.
Antonius Tumanggor juga minta agar aparat kepolisian dari Polrestabes MS tetap melakukan pemantauan dan razia di hotel tersebut demi kenyamanan lingkungan dan penegakan ketentuan di masa pandemi Covid 19. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi