Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) setelah tiga peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama sehingga desain pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tugas calon pengelola koperasi.
Baca Juga:Hingga saat ini, tercatat tiga peserta Program SPPI yang dipersiapkan sebagai calon pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) meninggal dunia ketika mengikuti rangkaian Latsarmil. Peristiwa tersebut memunculkan sorotan terhadap aspek keselamatan, mekanisme seleksi kesehatan, hingga materi pelatihan yang diterapkan.
TB Hasanuddin menilai, kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi secara serius dan menyeluruh, terutama terkait relevansi pelatihan militer bagi peserta yang nantinya akan mengemban tugas manajerial di sektor koperasi.
"Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang relevan," ujar TB Hasanuddin, Kamis (25/6/2026).
Purnawirawan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI tersebut menilai pelatihan kemiliteran tetap dapat diberikan, tetapi hanya dalam porsi dasar dan terbatas sebagai sarana membangun kedisiplinan serta kekompakan antarpeserta.
"Pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja," katanya.
Menurut TB Hasanuddin, materi pelatihan dasar dapat difokuskan pada pembentukan karakter, seperti latihan baris-berbaris untuk membangun kerapian, kegiatan santiaji atau pembinaan mental, apel guna menanamkan disiplin waktu, serta senam pagi untuk menjaga kebugaran fisik.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara ketat sebelum peserta mengikuti aktivitas fisik. Menurutnya, proses skrining kesehatan yang akurat menjadi langkah penting untuk mencegah risiko selama pelatihan berlangsung.
"Sebelum mengikuti aktivitas fisik, peserta harus lolos tes kesehatan. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, tiga peserta yang meninggal dunia masing-masing adalah Anisa Muyassaroh asal Balikpapan yang dilaporkan mengalami heat stroke (serangan panas) dan henti jantung, Yonanda Muhammad Taufiq asal Baturaja yang dilaporkan meninggal akibat cardiac arrest (henti jantung), serta Novia Rahmadhani Sihotang asal Jakarta yang disebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan tuberkulosis (TBC).
Menanggapi peristiwa tersebut, TB Hasanuddin meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Latsarmil. Evaluasi tersebut mencakup mekanisme seleksi kesehatan peserta, tingkat intensitas latihan fisik, kesiapan pengawasan medis selama kegiatan berlangsung, hingga kesesuaian materi pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan calon pengelola koperasi.
Menurutnya, program pengembangan sumber daya manusia harus diselenggarakan dengan mengutamakan keselamatan peserta tanpa mengurangi tujuan pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas.
"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas SDM tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan peserta," pungkas TB Hasanuddin.(jn/**)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi