JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti meningkatnya kompleksitas modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini kerap memanfaatkan jalur keberangkatan resmi dan dokumen legal untuk mengelabui petugas. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat sistem pengawasan berbasis mitigasi risiko di berbagai pintu keberangkatan internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat itu, Maruli menilai pola perdagangan orang saat ini semakin sulit dideteksi karena para korban diberangkatkan menggunakan dokumen lengkap dan prosedur formal. Namun, tujuan keberangkatan mereka diduga telah dimanipulasi oleh jaringan perekrut untuk kepentingan eksploitasi di luar negeri.
Baca Juga:"Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif biasa. Banyak korban TPPO berangkat menggunakan dokumen lengkap, tetapi sesungguhnya mereka akan dieksploitasi di negara tujuan. Negara harus hadir lebih awal untuk mencegah masyarakat menjadi korban," ujar Maruli.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut meminta Direktorat Jenderal Imigrasi membangun sistem identifikasi dini terhadap calon penumpang yang berpotensi menjadi korban TPPO. Menurutnya, pengawasan harus lebih adaptif dengan memanfaatkan indikator risiko tertentu.
Beberapa indikator yang disorot antara lain calon penumpang berusia produktif 18 hingga 35 tahun, perjalanan menuju negara yang masuk kategori rawan TPPO, pembelian tiket secara mendadak, tidak memiliki kontrak kerja yang sah, serta penggunaan visa wisata yang diduga untuk bekerja.
Maruli mengatakan pola tersebut berulang kali ditemukan dalam berbagai kasus perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Oleh sebab itu, ia menilai pengawasan di titik keberangkatan internasional harus diperkuat secara menyeluruh.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik