DPR Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), Primus menilai kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan persoalan serius yang harus segera direspons otoritas moneter.
Primus mempertanyakan kondisi rupiah yang terus melemah di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat masih berada di atas lima persen.
Baca Juga:Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak sejalan dengan kondisi pasar keuangan, khususnya nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang asing lainnya.
"Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar," ujar Primus dalam rapat tersebut.
Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai pelemahan rupiah tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa di tengah dinamika ekonomi global. Ia menyebut kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait kualitas kebijakan dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Menurut Primus, tekanan terhadap rupiah tidak hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap mata uang negara lain di kawasan maupun global. Ia menilai kondisi itu menjadi indikator bahwa persoalan yang dihadapi rupiah cukup serius.
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik