DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan elektrifikasi, khususnya di daerah penghasil energi yang masih tertinggal.
Dalam Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Denpasar, Bali, Minggu (27 April 2026), Cek Endra menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan di Bali relatif stabil dan tidak menghadapi kendala berarti. Hampir seluruh wilayah di provinsi tersebut telah teraliri listrik seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan energi.
"Kami perhatikan tidak banyak masalah kelistrikan di Bali. Pertumbuhannya luar biasa, baik dari sisi ekonomi maupun kebutuhan energinya," ujar Cek Endra.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi di sejumlah daerah lain, seperti Provinsi Jambi. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak desa di wilayah tersebut yang belum menikmati akses listrik secara optimal, meskipun daerah tersebut merupakan salah satu penghasil energi utama nasional, khususnya batu bara.
"Di Jambi, batu bara melimpah, tetapi masih banyak desa yang belum terlistriki. Ini tentu ironis," tegasnya.
Menurut Cek Endra, ketimpangan ini mencerminkan perlunya kebijakan energi yang lebih berkeadilan. Ia menilai bahwa daerah penghasil energi seharusnya memperoleh manfaat langsung dari sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam bentuk akses listrik yang memadai.
"Selain menyuplai kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa-Bali, daerah penghasil energi juga berhak menikmati listrik sebagai bagian dari kemerdekaan energi," lanjutnya.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jambi. Ia berharap proyek tersebut dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.
Cek Endra juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan energi nasional tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi mencakup seluruh daerah secara merata.
"Kami memahami bahwa pembangunan energi saat ini banyak difokuskan ke Indonesia Timur. Namun, jangan sampai daerah lain justru semakin tertinggal. Pemerataan harus menjadi prioritas," katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah meningkatkan anggaran untuk program listrik desa. Menurutnya, dukungan tersebut perlu terus diperkuat agar seluruh desa di Indonesia dapat segera menikmati akses listrik.
"Saya berharap seluruh desa yang belum terlistriki dapat segera memperoleh aliran listrik dalam beberapa tahun ke depan," pungkasnya.(jn/**)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik