Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jambi. Ia berharap proyek tersebut dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.
Cek Endra juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan energi nasional tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi mencakup seluruh daerah secara merata.
"Kami memahami bahwa pembangunan energi saat ini banyak difokuskan ke Indonesia Timur. Namun, jangan sampai daerah lain justru semakin tertinggal. Pemerataan harus menjadi prioritas," katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah meningkatkan anggaran untuk program listrik desa. Menurutnya, dukungan tersebut perlu terus diperkuat agar seluruh desa di Indonesia dapat segera menikmati akses listrik.
"Saya berharap seluruh desa yang belum terlistriki dapat segera memperoleh aliran listrik dalam beberapa tahun ke depan," pungkasnya.(jn/**)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi