Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jambi. Ia berharap proyek tersebut dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.
Cek Endra juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan energi nasional tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi mencakup seluruh daerah secara merata.
"Kami memahami bahwa pembangunan energi saat ini banyak difokuskan ke Indonesia Timur. Namun, jangan sampai daerah lain justru semakin tertinggal. Pemerataan harus menjadi prioritas," katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah meningkatkan anggaran untuk program listrik desa. Menurutnya, dukungan tersebut perlu terus diperkuat agar seluruh desa di Indonesia dapat segera menikmati akses listrik.
"Saya berharap seluruh desa yang belum terlistriki dapat segera memperoleh aliran listrik dalam beberapa tahun ke depan," pungkasnya.(jn/**)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik