Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada BBM dengan angka oktan tinggi atau Research Octane Number (RON), sehingga seharusnya tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus," ujar Rivqy, dikutip Sabtu (18/4/2026).
Rivqy menilai, meskipun kenaikan harga BBM nonsubsidi terasa mendadak bagi masyarakat, langkah tersebut dalam konteks tertentu sulit dihindari. Ia menyebut tekanan global pada sektor energi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kebijakan tersebut.
Baca Juga:"Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut, Rivqy menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil sektor BBM nasional. Ia menilai keterbukaan terkait ketersediaan pasokan, beban subsidi, serta tantangan distribusi akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang terukur dari pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Menurutnya, strategi pengelolaan distribusi dan cadangan energi harus dipastikan berjalan optimal.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18 April 2026). Berdasarkan informasi dari situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik signifikan dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada Dexlite yang melonjak dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.
Di sisi lain, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) tetap Rp12.300 per liter. Adapun Pertalite masih dibanderol Rp10.000 per liter, sementara Biosolar tetap Rp6.800 per liter.
Rivqy berharap pemerintah terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Ia menegaskan, pengendalian dampak kebijakan energi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah