Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada BBM dengan angka oktan tinggi atau Research Octane Number (RON), sehingga seharusnya tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus," ujar Rivqy, dikutip Sabtu (18/4/2026).
Rivqy menilai, meskipun kenaikan harga BBM nonsubsidi terasa mendadak bagi masyarakat, langkah tersebut dalam konteks tertentu sulit dihindari. Ia menyebut tekanan global pada sektor energi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kebijakan tersebut.
Baca Juga:"Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut, Rivqy menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil sektor BBM nasional. Ia menilai keterbukaan terkait ketersediaan pasokan, beban subsidi, serta tantangan distribusi akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang terukur dari pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Menurutnya, strategi pengelolaan distribusi dan cadangan energi harus dipastikan berjalan optimal.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18 April 2026). Berdasarkan informasi dari situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik signifikan dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada Dexlite yang melonjak dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.
Di sisi lain, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) tetap Rp12.300 per liter. Adapun Pertalite masih dibanderol Rp10.000 per liter, sementara Biosolar tetap Rp6.800 per liter.
Rivqy berharap pemerintah terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Ia menegaskan, pengendalian dampak kebijakan energi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik