Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia menilai kejadian tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran serius, termasuk dugaan keterlibatan petugas rumah tahanan (rutan).
Peristiwa tersebut mencuat setelah narapidana kasus korupsi bernama Supriadi terlihat bersantai di kafe bersama petugas rutan dan videonya beredar luas di media sosial. Supriadi diketahui merupakan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari yang tengah menjalani hukuman penjara selama lima tahun terkait kasus korupsi di sektor pertambangan saat menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kolaka.
"Warga binaan yang bisa berkeliaran di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan (lapas) hanya mungkin terjadi apabila ada kerja sama dengan petugas," ujar Andreas, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga:Andreas menegaskan bahwa keberadaan narapidana di ruang publik tanpa pengawasan ketat harus diselidiki secara menyeluruh. Ia menduga terdapat kemungkinan praktik suap yang melibatkan oknum petugas sehingga narapidana dapat keluar dari rutan.
"Kasus napi yang berkeliaran di luar rutan biasanya karena petugas disuap. Hal ini harus ditindak tegas," katanya.
Menurut Andreas, persoalan ini tidak semata-mata kesalahan narapidana, melainkan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan mekanisme internal rutan.
Ia meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menelusuri sejauh mana praktik pemberian "izin khusus" memungkinkan narapidana keluar dari rutan.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah