DPR Ingatkan Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi, Minta Harga Kebutuhan Pokok Tetap Stabil

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada BBM dengan angka oktan tinggi atau Research Octane Number (RON), sehingga seharusnya tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus," ujar Rivqy, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Rivqy menilai, meskipun kenaikan harga BBM nonsubsidi terasa mendadak bagi masyarakat, langkah tersebut dalam konteks tertentu sulit dihindari. Ia menyebut tekanan global pada sektor energi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Napi Korupsi Ngopi di Kafe Viral, DPR Soroti Dugaan Suap dan Lemahnya Pengawasan Rutan

"Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Rivqy menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil sektor BBM nasional. Ia menilai keterbukaan terkait ketersediaan pasokan, beban subsidi, serta tantangan distribusi akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang terukur dari pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Menurutnya, strategi pengelolaan distribusi dan cadangan energi harus dipastikan berjalan optimal.