Komisi III DPR Soroti Darurat Narkoba di Sultra, Desak Penguatan Pengawasan Jalur Laut

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai kondisi darurat. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Kendari, Kamis (16/4/2026), dalam pertemuan bersama Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra.

Dalam forum tersebut, Siti Aisyah menekankan pentingnya perhatian serius terhadap jalur laut yang diduga menjadi pintu utama masuknya narkotika ke wilayah Sultra. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan di jalur tersebut, mengingat tingginya potensi penyelundupan.

"Hari ini kita menyatakan darurat narkoba, tetapi perlakuannya tidak mencerminkan kondisi darurat itu sendiri," ujar Siti Aisyah.

Baca Juga:

• Darurat Narkoba di Sumut, DPR Soroti Lemahnya Komitmen Aparat Penegak Hukum

Menurutnya, penanganan narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Ia menegaskan perlunya sinergi yang kuat antarpenegak hukum serta dukungan anggaran yang memadai, khususnya bagi BNN, agar upaya pemberantasan dapat berjalan optimal.

Siti Aisyah juga mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan narkotika. Ia menilai besarnya perputaran uang dalam bisnis narkoba membuka peluang keterlibatan berbagai pihak, termasuk oknum aparat penegak hukum.

"Dengan uang yang begitu besar, tidak mungkin narkoba ini berjalan sendiri. Bahkan, dugaan keterlibatan aparat juga sudah menjadi pembicaraan publik," tegasnya.

Selain menyoroti kondisi di Sultra, Siti Aisyah turut membandingkan situasi serupa di daerah pemilihannya di Riau. Ia menyebut peredaran narkotika di wilayah tersebut telah meresahkan masyarakat dan menyasar berbagai lapisan, termasuk nelayan.

Ia mengungkapkan bahwa minimnya tindak lanjut atas laporan masyarakat justru memicu aksi sosial yang tidak terkendali. "Masyarakat sudah resah, tetapi pengaduan tidak ditindaklanjuti. Akhirnya muncul aksi-aksi seperti pembakaran. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam penanganannya," katanya.

Lebih lanjut, ia mengkritik langkah penindakan yang dinilai masih bersifat sementara, seperti pencopotan pejabat kepolisian tanpa pembenahan sistem secara menyeluruh. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan dan berpotensi memunculkan pelaku baru.

"Apakah cukup hanya mencopot Kapolsek atau anggota? Apakah tidak akan muncul pemain baru? Ini yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Siti Aisyah mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, untuk memperkuat komitmen dalam memerangi narkotika secara komprehensif melalui penguatan pengawasan, sistem, serta dukungan anggaran.

"Marilah kita bersama-sama berperang melawan narkoba, termasuk dengan memperkuat dukungan anggaran dan sistem pengawasan," pungkasnya.(jn/**)