Komisi X DPR Ingatkan Pembelajaran Daring untuk Efisiensi BBM Harus Disiapkan Matang

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana penerapan pembelajaran daring sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harus dipersiapkan secara matang. Persiapan tersebut dinilai penting agar kualitas proses belajar mengajar tetap terjaga dan hak pendidikan setiap anak tidak terabaikan.

"Sejumlah langkah teknis yang komprehensif serta sinkronisasi kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring," kata Lestari Moerdijat, di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Rencana tersebut mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan strategi penghematan BBM melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah. Dalam sektor pendidikan, pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan metode pembelajaran daring yang sebelumnya digunakan pada masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:

• Soroti Kematian Siswa di Tual, Komisi X DPR Minta Proses Hukum Tanpa Kompromi

Menurut Lestari, yang juga Wakil Ketua MPR RI, perubahan metode pembelajaran harus dipahami secara menyeluruh oleh para pelaksana di lapangan. Ia menekankan pentingnya menjadikan pengalaman pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi sebagai bahan evaluasi.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan sejumlah kendala, mulai dari kesiapan guru yang terbatas, beban tambahan bagi orang tua, hingga penurunan kualitas pembelajaran siswa. Jangan sampai kesalahan yang sama berulang," ujar legislator yang akrab disapa Rerie tersebut.

Ia menambahkan bahwa selain kesiapan sumber daya manusia (SDM), pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, terutama infrastruktur digital. Upaya peningkatan fasilitas pendidikan berbasis teknologi sebenarnya telah dilakukan, salah satunya melalui penyaluran perangkat digital oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025.

Tercatat sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima bantuan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal. Program tersebut juga disertai penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan serta layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan.

Namun demikian, Rerie menegaskan bahwa ketersediaan perangkat saja tidak cukup. Para tenaga pendidik harus dibekali keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan dan mengelola teknologi pembelajaran tersebut agar pemanfaatannya optimal.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mendorong terbangunnya kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan efektif.

Menurutnya, keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang memiliki daya saing di masa depan.(**)