DPR RI Serap Aspirasi Prolegnas 2027, Soroti Penyesuaian Status Jakarta Jadi DKJ
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas, terukur, dan berbasis data apabila rencana penerapan kebijakan tersebut benar-benar dilakukan. Usulan WFH mencuat sebagai salah satu langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Ujang Bey, kebijakan WFH perlu dirancang secara komprehensif agar tujuan penghematan energi dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. "Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata politikus Fraksi Partai NasDem itu, Senin (16/3/2026).
Wacana penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan konsumsi BBM, terutama menjelang periode mobilitas tinggi pada libur Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.
Baca Juga:Ujang menyatakan pihaknya mengapresiasi gagasan tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan dampak ekonomi global. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu menghitung secara rinci potensi penghematan yang bisa dihasilkan dari kebijakan tersebut.
"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan WFH dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi kita juga akan menghadapi libur Idulfitri dan Nyepi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan publik selama kebijakan WFH diterapkan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sistem kerja jarak jauh tidak menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
"Perlu dihitung secara data berapa BBM yang ingin kita hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," jelasnya.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik