Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Komisi X DPR RI menyoroti dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Brimob Polri hingga menyebabkan meninggalnya seorang siswa di Kota Tual, Maluku. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta penanganan kasus tersebut dilakukan secara tegas dan transparan.
Hetifah menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, terlebih oleh aparat penegak hukum, tidak dapat ditoleransi.
Baca Juga:"Kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil, terlebih terhadap anak yang masih berstatus pelajar, tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun," katanya,Senin (23/2/2026).
Ia menyatakan peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang mencederai komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada anak serta menjamin rasa aman di lingkungan pendidikan dan ruang publik.
Menurut Hetifah, hilangnya nyawa seorang pelajar akibat tindakan represif harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
"Tidak boleh ada impunitas atas pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi," tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Selain meminta penegakan hukum melalui mekanisme pidana dan kode etik, Hetifah juga mendorong evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan aparat, termasuk standar penggunaan kekuatan dalam berhadapan dengan masyarakat sipil.
Ia menekankan pentingnya pembenahan sistemik agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga dan kejadian serupa tidak terulang.
Hetifah turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mengajak seluruh pihak mengawal proses hukum hingga tuntas demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi pelajar Indonesia.(jn/**)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa