Berpotensi "Ladang Korupsi" Fikri Faqih Soroti Tantangan Revitalisasi SMK Pascabanjir Aceh Tamiang

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di lokasi bencana banjir Aceh Tamiang memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi pemulihan mental siswa dan guru. Menurutnya, langkah tersebut menjadi "obat" moral yang mampu membangkitkan semangat warga sekolah pascabencana. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah akan tantangan besar revitalisasi infrastruktur pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana bencana.

Apresiasi sekaligus catatan kritis itu disampaikan Fikri merespons langkah cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menangani dampak banjir yang melumpuhkan ratusan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah Sumatera, dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menuturkan bahwa berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa di Lombok dan Yogyakarta, kehadiran pejabat tinggi negara secara langsung pada hari pertama sekolah pascabencana memiliki pengaruh moral yang jauh lebih kuat dibandingkan bantuan logistik semata.

Baca Juga:

• Kursi DPRD Tapsel Dapil 5 Kosong Berlarut, Warga Minta Segera Diisi Sesuai Aturan Berlaku

"Langkah ini menjadi obat karena kehadiran sosok menteri secara langsung di hari pertama sekolah menjadi buah bibir dan memberikan semangat tersendiri bagi warga sekolah yang terdampak," ujar Abdul Fikri Faqih,dikutip, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ia menambahkan, Komisi X DPR RI akan terus mengawal realisasi janji pemerintah terkait alokasi anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026, terutama bagi daerah yang mengalami kerusakan cukup parah.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Komisi X DPR RI, dari total 549 sekolah di wilayah terdampak banjir, sebanyak 394 sekolah mengalami kerusakan. Rinciannya, 47 sekolah rusak ringan, 269 sekolah rusak sedang, dan 78 sekolah rusak berat. Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan paling serius.

Fikri menegaskan bahwa penanganan pendidikan di Aceh Tamiang harus dijadikan tolok ukur atau benchmark (acuan) bagi pemulihan sektor pendidikan di wilayah bencana lainnya. Namun, ia juga menyoroti tantangan khusus dalam pemulihan SMK yang tingkat kerusakannya jauh lebih kompleks dibanding sekolah umum.

Mantan kepala SMK itu menjelaskan, kerusakan SMK tidak hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga peralatan praktik penting seperti mesin bubut, mesin sekrap, dan peralatan otomotif yang bernilai tinggi serta sulit diganti dalam waktu singkat.

Sebagai langkah darurat, Fikri menyarankan pengiriman alat praktik miniatur agar proses pembelajaran tidak terhenti total. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mengerahkan tenaga ahli guna memperbaiki peralatan yang masih dapat diselamatkan.

Selain itu, ia mendesak penguatan sinergi lintas kementerian, khususnya antara Kemendikdasmen, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, koordinasi ini penting mengingat kewenangan pendidikan yang terdesentralisasi sering memunculkan hambatan birokrasi.

"Tidak boleh ada sekat otonomi daerah yang menghambat hak siswa untuk kembali belajar secara layak," tegasnya.

Di sisi lain, Fikri juga mengingatkan agar pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia mewanti-wanti agar bencana alam tidak berubah menjadi "bencana pemerintahan" akibat praktik korupsi. Sebagai tindak lanjut, ia mendorong penerapan kurikulum darurat yang fleksibel dan menyenangkan (mindful and joyful) serta pelibatan akademisi dalam kajian lingkungan guna mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang.