Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas, terukur, dan berbasis data apabila rencana penerapan kebijakan tersebut benar-benar dilakukan. Usulan WFH mencuat sebagai salah satu langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Ujang Bey, kebijakan WFH perlu dirancang secara komprehensif agar tujuan penghematan energi dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. "Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata politikus Fraksi Partai NasDem itu, Senin (16/3/2026).
Wacana penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan konsumsi BBM, terutama menjelang periode mobilitas tinggi pada libur Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.
Baca Juga:Ujang menyatakan pihaknya mengapresiasi gagasan tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan dampak ekonomi global. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu menghitung secara rinci potensi penghematan yang bisa dihasilkan dari kebijakan tersebut.
"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan WFH dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi kita juga akan menghadapi libur Idulfitri dan Nyepi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan publik selama kebijakan WFH diterapkan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sistem kerja jarak jauh tidak menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
"Perlu dihitung secara data berapa BBM yang ingin kita hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa