JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti secara serius hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Berdasarkan data nasional, capaian nilai peserta didik pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris dinilai masih berada pada level yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian segera dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Data Kemendikdasmen menunjukkan bahwa rerata nilai Bahasa Inggris wajib secara nasional hanya mencapai 24,93 dari total 3.509.688 siswa. Sementara itu, rerata nilai Matematika wajib tercatat sebesar 36,10 dari 3.489.148 siswa. Adapun mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki rerata nilai 55,38 dari 3.477.893 siswa yang mengikuti TKA 2025.
Menanggapi hasil tersebut, Lalu Hadrian menegaskan bahwa capaian TKA tidak boleh dipahami sebatas angka statistik semata. Menurutnya, data tersebut harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran di Indonesia, mulai dari kebijakan, kurikulum, hingga praktik pembelajaran di ruang kelas.
Baca Juga:
"Hasil TKA 2025 ini harus menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi total bagi dunia pendidikan kita. Terutama terhadap tiga mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika," ujar Lalu Hadrian dalam keterangan yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/5/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II tersebut menekankan pentingnya evaluasi yang objektif dan menyeluruh. Menurutnya, seluruh komponen pendidikan perlu dikaji secara adil, baik dari sisi tenaga pendidik, peserta didik, maupun sistem pendukung lainnya.
"Jika kesalahan atau kelemahan itu ada pada guru, maka peningkatan kualitas guru harus benar-benar diperkuat. Namun, jika kekurangan terdapat pada siswa, maka peningkatan kualitas pembelajaran dan pendampingan terhadap siswa juga harus digalakkan," kata politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen agar menjadikan hasil TKA sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan ke depan. Kebijakan tersebut, menurutnya, harus mencakup penyempurnaan kurikulum, penguatan metode pembelajaran, serta perbaikan sistem pelatihan dan pengembangan profesional guru.
"Intinya, hasil TKA ini jangan berhenti sebagai laporan administratif. Harus ada langkah konkret dan terukur agar kualitas pendidikan nasional benar-benar meningkat di masa mendatang," pungkasnya.
Seperti diketahui, untuk jenjang SMA, nilai rerata TKA bahasa Indonesia (57,39), matematika (37,23), dan bahasa Inggris (26,71). Kemudian untuk jenjang SMK nilai rerata TKA bahasa Indonesia (53,62), matematika (34,74), dan bahasa Inggris (22,55).
Baca Juga:
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik