Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa kayu.
Namun penyidik belum menyelidiki kayu yang diangkut B apakah dari hutan atau tidak dan belum mendalami keabsahan dokumen yang dibawa oleh B.
Dr. Ramces Pandiangan SH MH kuasa hukum dari B seorang sopir yang ditetapkan penyidik Balai Gakkum Kehutanan Sumatera mengungkap sejumlah kejanggalan.
Baca Juga:"Artinya, ini namanya kriminalisasi. Mengapa B dijadikan tersangka padahal, penyidik Gakkum belum memeriksa asal usul kayu dan keabsahan dokumen. Herannya, Korwas PPNS Polda Sumut malah ikut-ikutan merestui penetap tersangka yang dilakukan penyidik Gakkum," kata Ramces, kepada awak media, Sabtu (29/8/2026) sore.
Anehnya lagi, penyidik Gakkum Kehutanan dan Korwas sepakat dengan proses penanganan kilat sampai mentersangkakan B dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
"Isi dalam dasar hukum dimaksud adalah setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik belum menyelidiki asal usul kayu dan keabsahan surat, tapi klien kami sudah dijadikan tersangka. Ini kriminalisasi yang dilakukan penyidik dan Korwas PPNS," tegasnya kembali.
Selain itu, Ramces menambahkan bahwa B ditangkap diperiksa dan dijadikan tersangka dengan tempo satu hari.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi