Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
"Jadi, B ditangkap di Sibolangit 23 Juli 2026 sekira pukul 00:15 WIB. Lalu diperiksa pagi hari dan di tersangkakan malam hari. Jadi, kapan pihak penyidik melakukan penyelidikan? Penyelidikan itu untuk mendalami dan memfaktakan peristiwa tindak pidana dimaksud," ucapnya.
"Kami tadi datangi kantor Balai Gakkum Kehutanan Sumatera. Untuk mempertegas apakah proses itu sudah sesuai sop karena dilakukan dalam Tempo satu hari? Atau jangan jangan ada sop yang dikangkangi," tuturnya.
Diceritakan Ramces, seharusnya penyidik melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi atau laporan.
"Jadi, dalam menangani tindak pidana undang-undang kehutanan. Penyidik harus ada laporan atau pengaduan, lalu harus ada proses penyelidikan. Di tahapan inilah penyidik memeriksa keabsahan dokumen dan asal-usul kayu. Bahkan wajib memeriksa saksi, misalnya orang yang mempekerjakan B membawa truk, lalu diselidiki dari mana kayu itu diambil. Setelah itu gelar perkara, apakah bisa naik sidik atau tidak," tuturnya.
Kemudian, jika hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana. Maka perkara dihentikan, jika terbukti maka perkara naik ketahapan penyidikan atau sidik.
"Untuk kasus ini, penyidik Gakkum belum memeriksa orang yang menggaji atau mempekerjakan B. Lalu pengusaha somil dan somil itu dapat kayunya dari mana. Seharusnya, penyidik melakukan hal itu sebelum menetapkan orang sebagai tersangka," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi