DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Bambang menilai, Candi Borobudur memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk menampung wisatawan. Ia mencontohkan sejumlah situs budaya dunia seperti candi di Vietnam dan Thailand, bahkan destinasi seperti Penang Hill di Malaysia, yang tidak menerapkan pembatasan ketat bagi pengunjung.
"Borobudur punya kemampuan yang jauh lebih besar dari pembatasan sekarang. Di negara lain, tempat wisata budaya dikelola dengan baik tanpa pembatasan ketat. Borobudur ini ikon Indonesia. Kalau dikelola lebih terbuka, jumlah wisatawan dan devisa negara akan meningkat," tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan pembatasan, Bambang menekankan pentingnya pengembangan desa-desa wisata di sekitar kawasan Borobudur sebagai bagian dari ekosistem pariwisata berkelanjutan.
"Desa-desa wisata di sekitar Borobudur belum banyak diketahui publik. Perlu promosi kuat, baik dari pemerintah maupun sektor perhotelan. Hotel-hotel di Jawa Tengah bisa berperan aktif mempromosikan desa wisata kepada wisatawan melalui berbagai media, termasuk televisi di kamar hotel," ujarnya.
Bambang berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dapat mendorong perkembangan desa wisata agar menjadi destinasi baru yang memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Kalau promosi dilakukan dengan baik, wisatawan tidak hanya datang ke Borobudur, tapi juga ke desa-desa wisata sekitarnya. Ini akan membuka kehidupan ekonomi baru bagi masyarakat," pungkasnya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum