DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur, Jawa Tengah, berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Ia menegaskan, aturan yang membatasi kunjungan hingga 1.200 orang per hari membuat banyak pelaku usaha kecil menengah (UMKM) kehilangan pelanggan.
Dalam kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025), Bambang Haryo mengungkapkan keprihatinannya atas kebijakan tersebut.
"Kebijakan pembatasan menjadi 1.200 turis, baik domestik maupun internasional, sangat mempersulit masyarakat yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Padahal, minat masyarakat sangat tinggi. Sekitar 80 persen wisatawan yang datang ke Jawa Tengah ingin mengunjungi Borobudur," ujar Bambang, dikutip ,Senin (10/11/2025).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai, pembatasan jumlah pengunjung menyebabkan penurunan signifikan terhadap aktivitas pariwisata dan berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat sekitar.
"Saya sangat prihatin karena kebijakan ini menyebabkan penurunan drastis terhadap pariwisata di Borobudur. Masyarakat dan pelaku UMKM kehilangan banyak pengunjung dan konsumennya," tuturnya.
Meski begitu, Bambang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan yang kini dipimpin Menteri Fadli Zon dalam memberikan solusi untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
"Alhamdulillah, Kementerian Kebudayaan langsung membuat solusi cepat. Menteri Kebudayaan sudah membolehkan jumlah turis naik menjadi 4.000, dan bahkan sedang diajukan menjadi 5.000. Kami berharap bisa meningkat lagi hingga 10.000 wisatawan per hari seperti sebelum pandemi," jelasnya.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik