Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pencegahan maladministrasi di lingkungan UINSU, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Kampus IV UINSU, dihadiri Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Mesiono, serta Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sugeng Wanto, bersama jajaran sivitas akademika UINSU.
Dalam sambutannya, Dadan S. Suharmawijaya menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergi dengan dunia akademik menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga:"Ombudsman RI tentu tidak bisa bergerak sendiri. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UINSU, kami berharap lahir partisipasi aktif akademisi dalam mengawasi, meneliti, serta memberi masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Dadan.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam riset, pengawasan sosial, serta inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Rektor IV UINSU H. Muzakkir menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen universitas dalam menciptakan tata kelola kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kami menyambut positif sinergi ini. UINSU berkomitmen mewujudkan kampus yang berintegritas dan bebas dari praktik maladministrasi, sejalan dengan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi," tutur Muzakkir.
Ia juga menyebutkan, melalui kerja sama ini mahasiswa UINSU dapat mengikuti program magang, kuliah umum, penelitian, serta kajian bersama dengan Ombudsman RI, khususnya di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara.
Diharapkan, kemitraan ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan publik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran integritas di kalangan generasi muda dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional di dunia pendidikan tinggi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa