JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap program investasi dan hilirisasi nasional sebagai strategi untuk menghindarkan Indonesia dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap" yang digelar secara hibrida pada Rabu (22/10/2025).
Pimpinan Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya investasi yang berkualitas dan efisien untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah yang terbatas menjadi tantangan dalam membiayai pembangunan yang kian kompleks.
Baca Juga:
"Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan investasi yang transformatif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujar Hery.
Hery menjelaskan, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam menjadi salah satu Prioritas Nasional ke-5 dalam RPJMN 2025–2029. Ia menegaskan, terdapat dua sasaran utama yang harus menjadi fokus pengawasan publik, yakni peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan, serta penguatan integrasi ekonomi domestik dan global.
"Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi dan tata kelola investasi yang lebih baik," lanjutnya.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik