JELAJAHNEWS.ID -Ombudsman Republik Indonesia mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap program investasi dan hilirisasi nasional sebagai strategi untuk menghindarkan Indonesia dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap" yang digelar secara hibrida pada Rabu (22/10/2025).
Pimpinan Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya investasi yang berkualitas dan efisien untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah yang terbatas menjadi tantangan dalam membiayai pembangunan yang kian kompleks.
Baca Juga:
"Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan investasi yang transformatif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujar Hery.
Hery menjelaskan, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam menjadi salah satu Prioritas Nasional ke-5 dalam RPJMN 2025–2029. Ia menegaskan, terdapat dua sasaran utama yang harus menjadi fokus pengawasan publik, yakni peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan, serta penguatan integrasi ekonomi domestik dan global.
"Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi dan tata kelola investasi yang lebih baik," lanjutnya.
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
PT Bank Sumut resmi membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sei Berombang, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai upaya memperluas akses layanan
Ekonomi
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa