FGD tersebut dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, dan digelar di ruang rapat Gubernur Sumatera Utara. Acara dibuka oleh Inspektur Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumut. Dalam sambutannya, Sulaiman menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif Ombudsman.
"Investasi dan hilirisasi bukan hanya wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata baik di pusat maupun di daerah," katanya.
Diskusi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTSP Sumut Chandra Dalimunte, serta perwakilan dari beberapa kabupaten/kota dan dunia usaha. Peserta membahas capaian realisasi investasi di kuartal ketiga 2025 yang hampir memenuhi target, serta berbagai kendala seperti akses aplikasi perizinan OSS, tumpang tindih regulasi, dan konflik lahan dengan masyarakat.
Menutup diskusi, Inspektur Provinsi Sumut berharap hasil kajian Ombudsman dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah.
"Kami berharap hasil kajian ini tidak berhenti pada forum FGD, tetapi menjadi dasar perbaikan tata kelola investasi dan hilirisasi ke depan," pungkasnya.(jn/**)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi