Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Lonjakan kasus kejahatan di Indonesia yang mencapai lebih dari 585 ribu kasus pada 2023 menjadi perhatian serius Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea. Ia menyerukan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih aktif menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput agar korban tidak takut melapor dan berani mencari keadilan.
Dalam kegiatan sosialisasi LPSK di Tangerang, Selasa (14/10/2025), Marinus menilai meningkatnya kejahatan harus direspons dengan sistem perlindungan korban yang lebih kuat dan mudah diakses.
"Dalam setiap 100 ribu penduduk, 214 orang menjadi korban tindak pidana. Itu bukan sekadar angka, tetapi kisah nyata penderitaan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:Ia menegaskan, LPSK memiliki peran penting sebagai wajah negara yang melindungi rakyat lemah di hadapan hukum. Namun, menurutnya, masih banyak korban yang belum mengenal atau memahami fungsi lembaga tersebut.
"Kalau rakyat tidak tahu ke mana harus mengadu, maka hukum kehilangan maknanya. Perlindungan hukum tidak boleh hanya berhenti di atas kertas," katanya.
Marinus mengusulkan tiga langkah strategis agar LPSK semakin dirasakan kehadirannya oleh masyarakat: pembaruan regulasi agar sesuai perkembangan zaman, peningkatan anggaran dari APBN untuk memperluas layanan, dan program edukasi publik berkelanjutan yang menggandeng komunitas lokal.
Menurutnya, kekerasan berbasis elektronik, kejahatan seksual terhadap anak, hingga perdagangan orang kini menjadi tantangan baru yang memerlukan sistem perlindungan lebih adaptif.
"Negara harus hadir di ruang digital maupun di pedesaan. LPSK harus bisa menjangkau semua lapisan masyarakat," tegas Marinus.
Ia menceritakan, seorang ibu rumah tangga di Jawa Tengah berhasil keluar dari lingkar kekerasan rumah tangga setelah mendapat perlindungan LPSK. Lembaga tersebut tidak hanya memberi jaminan hukum, tetapi juga pendampingan psikologis hingga korban mampu bangkit dan mengedukasi warga lain.
Selain itu, seorang pemuda di Jepara yang menjadi saksi kasus perdagangan orang juga berhasil selamat berkat program perlindungan saksi yang dijalankan LPSK bekerja sama dengan kepolisian.
"Kedua contoh ini membuktikan bahwa ketika LPSK hadir, rakyat berani bicara. Itulah bentuk nyata keadilan yang diharapkan masyarakat," tutupnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Marinus Gea mengingatkan bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga memastikan korban dan saksi merasa aman untuk bersuara. LPSK, katanya, adalah jembatan antara hukum dan kemanusiaan yang harus terus diperkuat agar negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik