"Negara harus hadir di ruang digital maupun di pedesaan. LPSK harus bisa menjangkau semua lapisan masyarakat," tegas Marinus.
Ia menceritakan, seorang ibu rumah tangga di Jawa Tengah berhasil keluar dari lingkar kekerasan rumah tangga setelah mendapat perlindungan LPSK. Lembaga tersebut tidak hanya memberi jaminan hukum, tetapi juga pendampingan psikologis hingga korban mampu bangkit dan mengedukasi warga lain.
Selain itu, seorang pemuda di Jepara yang menjadi saksi kasus perdagangan orang juga berhasil selamat berkat program perlindungan saksi yang dijalankan LPSK bekerja sama dengan kepolisian.
"Kedua contoh ini membuktikan bahwa ketika LPSK hadir, rakyat berani bicara. Itulah bentuk nyata keadilan yang diharapkan masyarakat," tutupnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Marinus Gea mengingatkan bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga memastikan korban dan saksi merasa aman untuk bersuara. LPSK, katanya, adalah jembatan antara hukum dan kemanusiaan yang harus terus diperkuat agar negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik