Komisi X DPR RI Soroti Ketimpangan Pendidikan di Papua Pegunungan, Dorong Pemerataan Tenaga Guru dan Fasilitas

"Banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan bantuan PIP justru tidak menerima karena data Dapodik tidak sesuai. Ini persoalan serius yang harus segera dibenahi agar kebijakan afirmatif pemerintah tepat sasaran," tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi X terhadap pelaksanaan berbagai program nasional di sektor pendidikan, termasuk pemerataan guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK), implementasi Merdeka Belajar, serta penerapan kurikulum berbasis kearifan lokal di Papua Pegunungan.

Komisi X DPR RI berkomitmen menyampaikan hasil temuan lapangan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat Papua.