DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya anggota dewan berani menghadapi kritik masyarakat dengan menunjukkan kerja nyata. Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja DPR RI sejak dilantik pada Agustus 2024 belum sepenuhnya sempurna.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat memberikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna Khusus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat paripurna tersebut sekaligus digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI.
Menurut Puan, sejarah tidak akan menilai DPR dari banyaknya undang-undang yang disahkan maupun besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari manfaat nyata kebijakan bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:"Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola. Sejarah akan mencatat apakah keputusan DPR benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat," kata Puan dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa DPR adalah lembaga yang lahir dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Sebagai wakil rakyat, kata Puan, tanggung jawab anggota dewan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang menuntut dedikasi penuh.
Puan mengingatkan agar para legislator tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik masyarakat bisa datang melalui berbagai bentuk, mulai dari unjuk rasa di depan Gedung DPR, di daerah, hingga unggahan di media sosial.
"Apapun cara dan bentuknya, DPR harus mendengarnya sebagai suara rakyat. Kritik harus dijawab dengan kerja nyata. DPR harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen meningkatkan dedikasi agar harapan rakyat tetap tumbuh," tegasnya.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah