JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia menegaskan DPR akan memaksimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan program strategis pemerintah tersebut aman dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Dalam fungsi pengawasan nanti, tentu saja kami akan turun langsung ke lokasi yang bermasalah. Misalnya ke dapur-dapur MBG atau sekolah penerima, sehingga bisa terlihat dengan jelas di mana letak persoalannya," kata Puan kepada wartawan di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menurut Puan, evaluasi harus dilakukan secara total dengan menyisir seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima. Dengan cara itu, akar masalah dapat ditemukan dan perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga:"Evaluasinya harus total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi mari kita evaluasi bersama agar kasus serupa tidak terulang lagi," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Puan menegaskan MBG merupakan program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, keberhasilan program ini harus dijaga dengan pengawasan ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.
"Marilah kita bekerja bersama membangun bangsa dan negara dengan semangat gotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam," ujarnya.
Kasus keracunan makanan gratis yang menimpa siswa di beberapa daerah memicu keprihatinan publik. Lemahnya pengawasan distribusi dan standar penyediaan makanan dinilai menjadi salah satu penyebab utama. DPR menegaskan akan menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong evaluasi menyeluruh, sehingga MBG tidak sekadar berjalan administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi penerima.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam