JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia menegaskan DPR akan memaksimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan program strategis pemerintah tersebut aman dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Dalam fungsi pengawasan nanti, tentu saja kami akan turun langsung ke lokasi yang bermasalah. Misalnya ke dapur-dapur MBG atau sekolah penerima, sehingga bisa terlihat dengan jelas di mana letak persoalannya," kata Puan kepada wartawan di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menurut Puan, evaluasi harus dilakukan secara total dengan menyisir seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima. Dengan cara itu, akar masalah dapat ditemukan dan perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga:"Evaluasinya harus total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi mari kita evaluasi bersama agar kasus serupa tidak terulang lagi," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Puan menegaskan MBG merupakan program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, keberhasilan program ini harus dijaga dengan pengawasan ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.
"Marilah kita bekerja bersama membangun bangsa dan negara dengan semangat gotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam," ujarnya.
Kasus keracunan makanan gratis yang menimpa siswa di beberapa daerah memicu keprihatinan publik. Lemahnya pengawasan distribusi dan standar penyediaan makanan dinilai menjadi salah satu penyebab utama. DPR menegaskan akan menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong evaluasi menyeluruh, sehingga MBG tidak sekadar berjalan administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi penerima.
Puan menutup dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan makanan. "Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercoreng oleh kelalaian teknis," tandasnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi