JELAJHNEWS.ID - AnggotaKomisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menemukan adanya ketimpangan signifikan antara jumlah warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal di Provinsi Banten dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang tercatat secara resmi. Temuan ini diungkapkan Anggota Komisi XIII, Marinus Gea, saat kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Jumat (22/8/2025).
Data menunjukkan sekitar 99 ribu WNA memiliki izin tinggal di Banten. Namun, hanya 10.178 orang yang terdaftar sebagai tenaga kerja asing melalui Dinas Ketenagakerjaan. Perbedaan besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas puluhan ribu WNA lainnya.
"Kalau hanya 10 ribu yang bekerja, lalu 83 ribu orang asing ini melakukan apa? Ini harus dijelaskan dengan transparan," ujar Marinus.
Ia menilai perbedaan data tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran izin kerja. Menurutnya, sebagian WNA diduga bekerja di sektor industri tanpa pelaporan resmi, sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP).
"Kalau mereka bekerja secara ilegal, tentu negara dirugikan karena tidak ada kontribusi PNBP. Ini persoalan serius," kata Marinus.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan WNA dapat memicu risiko lain, termasuk tindak kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang hingga narkotika.
Untuk itu, Komisi XIII DPR RI mendorong integrasi data antarinstansi, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan, guna memastikan pengawasan lebih efektif.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi