DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJHNEWS.ID - AnggotaKomisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menemukan adanya ketimpangan signifikan antara jumlah warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal di Provinsi Banten dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang tercatat secara resmi. Temuan ini diungkapkan Anggota Komisi XIII, Marinus Gea, saat kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Jumat (22/8/2025).
Data menunjukkan sekitar 99 ribu WNA memiliki izin tinggal di Banten. Namun, hanya 10.178 orang yang terdaftar sebagai tenaga kerja asing melalui Dinas Ketenagakerjaan. Perbedaan besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas puluhan ribu WNA lainnya.
"Kalau hanya 10 ribu yang bekerja, lalu 83 ribu orang asing ini melakukan apa? Ini harus dijelaskan dengan transparan," ujar Marinus.
Ia menilai perbedaan data tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran izin kerja. Menurutnya, sebagian WNA diduga bekerja di sektor industri tanpa pelaporan resmi, sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP).
"Kalau mereka bekerja secara ilegal, tentu negara dirugikan karena tidak ada kontribusi PNBP. Ini persoalan serius," kata Marinus.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan WNA dapat memicu risiko lain, termasuk tindak kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang hingga narkotika.
Untuk itu, Komisi XIII DPR RI mendorong integrasi data antarinstansi, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan, guna memastikan pengawasan lebih efektif.
"Data tidak boleh terpisah-pisah. Kalau masing-masing instansi punya catatan sendiri, ini bisa jadi celah penyalahgunaan," ujarnya.
Komisi XIII memastikan akan membawa temuan ini dalam rapat dengan kementerian terkait, sebagai upaya memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA di Indonesia, terutama di kawasan industri Banten yang menjadi salah satu pusat aktivitas tenaga kerja asing.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah