DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJHNEWS.ID - AnggotaKomisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menemukan adanya ketimpangan signifikan antara jumlah warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal di Provinsi Banten dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang tercatat secara resmi. Temuan ini diungkapkan Anggota Komisi XIII, Marinus Gea, saat kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Jumat (22/8/2025).
Data menunjukkan sekitar 99 ribu WNA memiliki izin tinggal di Banten. Namun, hanya 10.178 orang yang terdaftar sebagai tenaga kerja asing melalui Dinas Ketenagakerjaan. Perbedaan besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas puluhan ribu WNA lainnya.
"Kalau hanya 10 ribu yang bekerja, lalu 83 ribu orang asing ini melakukan apa? Ini harus dijelaskan dengan transparan," ujar Marinus.
Ia menilai perbedaan data tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran izin kerja. Menurutnya, sebagian WNA diduga bekerja di sektor industri tanpa pelaporan resmi, sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP).
"Kalau mereka bekerja secara ilegal, tentu negara dirugikan karena tidak ada kontribusi PNBP. Ini persoalan serius," kata Marinus.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan WNA dapat memicu risiko lain, termasuk tindak kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang hingga narkotika.
Untuk itu, Komisi XIII DPR RI mendorong integrasi data antarinstansi, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan, guna memastikan pengawasan lebih efektif.
"Data tidak boleh terpisah-pisah. Kalau masing-masing instansi punya catatan sendiri, ini bisa jadi celah penyalahgunaan," ujarnya.
Komisi XIII memastikan akan membawa temuan ini dalam rapat dengan kementerian terkait, sebagai upaya memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA di Indonesia, terutama di kawasan industri Banten yang menjadi salah satu pusat aktivitas tenaga kerja asing.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik