JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah mengeluhkan kebijakan efisiensi yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD).Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah RI pada 2025 dinilai berdampak pada perlambatan laju ekonomi di berbagai daerah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, pemangkasan TKD mencapai Rp50,59 triliun.
"Di tahun 2025 ini terjadi efisiensi anggaran kurang lebih Rp50 triliun. Bagi kepala daerah, ini mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi karena geliat pembangunan hampir tidak ada," ujar Fauzi usai agenda Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi XI DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025).
Fauzi menyampaikan bahwa pada 2026, Kementerian Keuangan berupaya agar efisiensi tidak lagi dilakukan dengan memangkas dana transfer pusat ke daerah. "Kalau pemotongan ini terjadi lagi, akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di kabupaten, kota, bahkan provinsi," tegasnya.
Meski demikian, Kementerian Keuangan telah menetapkan akan kembali melakukan efisiensi pada 2026. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN, terdapat 15 pos anggaran belanja barang dan modal yang akan dipangkas.
Fauzi menegaskan, Komisi XI akan mencermati kebijakan tersebut secara seksama. Aspirasi yang diperoleh dari daerah, termasuk dari hasil kunjungan di Makassar, akan dibawa ke rapat pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
"Aspirasi dari daerah akan menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Keuangan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi di daerah tetap bergerak, konsumsi masyarakat meningkat, dan daya beli terjaga, asalkan dana transfer daerah tidak dipotong," jelasnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi