Komisi XI DPR RI Sebut Efisiensi Anggaran 2025 Dinilai Hambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah mengeluhkan kebijakan efisiensi yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD).Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah RI pada 2025 dinilai berdampak pada perlambatan laju ekonomi di berbagai daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, pemangkasan TKD mencapai Rp50,59 triliun.

"Di tahun 2025 ini terjadi efisiensi anggaran kurang lebih Rp50 triliun. Bagi kepala daerah, ini mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi karena geliat pembangunan hampir tidak ada," ujar Fauzi usai agenda Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi XI DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025).

Fauzi menyampaikan bahwa pada 2026, Kementerian Keuangan berupaya agar efisiensi tidak lagi dilakukan dengan memangkas dana transfer pusat ke daerah. "Kalau pemotongan ini terjadi lagi, akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di kabupaten, kota, bahkan provinsi," tegasnya.

Meski demikian, Kementerian Keuangan telah menetapkan akan kembali melakukan efisiensi pada 2026. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN, terdapat 15 pos anggaran belanja barang dan modal yang akan dipangkas.

Fauzi menegaskan, Komisi XI akan mencermati kebijakan tersebut secara seksama. Aspirasi yang diperoleh dari daerah, termasuk dari hasil kunjungan di Makassar, akan dibawa ke rapat pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan.

"Aspirasi dari daerah akan menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Keuangan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi di daerah tetap bergerak, konsumsi masyarakat meningkat, dan daya beli terjaga, asalkan dana transfer daerah tidak dipotong," jelasnya.