"Anggarannya tidak pernah mencapai Rp10 triliun, padahal kita punya hutan tropis terbesar keempat di dunia," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Minimnya anggaran, menurut Firman, berdampak langsung pada kurangnya kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Ia juga menilai kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum optimal karena beban kerja yang tinggi namun minim dukungan peralatan, termasuk kekurangan helikopter dan pesawat pemantau titik api.
Sebagai solusi, Firman mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani perlindungan lingkungan dan kebakaran hutan. Ia mencontohkan Brasil yang memiliki Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), sebuah lembaga dengan wewenang sebagai regulator sekaligus penegak hukum.
"IBAMA itu memiliki kewenangan kuat. Kita perlu lembaga seperti itu di Indonesia," ujarnya.
Firman berharap pemerintah dapat segera membenahi struktur kelembagaan, meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat edukasi publik, serta mempererat koordinasi lintas kementerian agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik